Kota Bima LAWATANEWS – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima hari ini Senin 25 Juli 2022 menggelar acara Audit Kasus dan Rembug Stunting yang di hadiri oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima Hj. Ellya HM Lutfi serta peserta lainnya.
Pemerintah Kota Bima dalam hal ini DPPKB Kota Bima menggelar rembug stunting di Kantor DPPKB Kota Bima dihadiri oleh Berbagai elemen dan para pemateri yang berpotensial dari Bappeda Kota Bima.
Kepala Dinas DPPKB Kota Bima Nurjannah, S. Sos, menjelaskan Pemateri utama disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji ME dengan judul program percepatan penurunan stunting dalam aksi konvergensi.
Sedangkan pemateri ke dua Oleh dr. Wulandari Hidayat M.SC.SP.A dg.judul Penyebab dan Pencegahannya.
Pemateri ke 3 oleh Nurramdani .SST dengan judul cegah Stunting dan kenali penyebabnya.
Kepala Dinas DPPKB Kota Bima menjelaskan juga bahwa Rembuk stunting merupakan salah satu rangkaian bermusyawarah lintas sektoral lintas OPD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Bima dalam mengatasi Stunting di Tahun 2022 dan akan bekerja keras sehingga tahun 2024 Kota Bima memiliki target penurunan Stunting di bawah angka Stunting Nasional dibawah 10 porsen.
“Dan ini juga menjadi amanat Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Kota agar memprioritaskan penanganan Stunting tahun 2022 untuk pencegahan dan penanganan stunting secara efektif dan efisien” ujar Kaka Jana sapaan akrab Kepala Dinas DPPKB Kota Bima.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE (HML) dan peserta kegiatan seluruh tim TTPS Kota Bima.
Pantauan Langsung Media Online Bimantika di tempat acara turut hadir juga Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Ellya HM Lutfi, Ketua MUI Kota Bima, Kemenag Kota Bima, Kepala OPD, Camat/Lurah, BUMN/BUMD, Bulog, Direktur RSUD Kota Bima, Kepala Puskesmas, serta Bapak Asuh stunting, dan kader TPK/KB.
Masih Menurut Kaka Jana bahwa Rembuk stunting ini sifatnya wajib dilaksanakan di setiap kelurahan karna diinstruksikan langsung dari pemerintah pusat berdasarkan regulasi.
Permasalahan stunting menjadi prioritas pemerintah dikarenakan masalah ini memengaruhi kualitas SDM yakni terhambatnya tumbuh kembang anak.
“Oleh sebab itu, program ini harus dilaksanakan secara konvergen atau terpusat, terpadu, terkoordinasi oleh berbagai lintas sektor,” Ujar Kaka Jana dengan Suara Lembut.
Kegiatan ini menurutnya adalah sebuah Langkah dengan harapan dapat membangun kapasitas dan komitmen DPPKB Kota Bima dan OPD Lintas sektoral dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi intervensi yang terpusat guna mengurangi angka gagal tumbuh anak.
“Insya Allah Kami dari DPPKB Kota Bima tentunya bekerjasama dengan OPD lainnya yang terkait di tahun 2024 memenuhi target angka stunting dibawah angka Nasional, kita kerja keras angka Stunting Kota Bima hingga 2024 dibawah 10 % bahkan 5 %” ujar KK Jana. (***)
