Kota Bima, LAWATANEWS – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Bima, mengikuti Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ke-17 tahun 2022 di Ballroom Palacio Hotel Aston Kupang, Rabu 22 Juni 2022.
Drs. Abdul Gawis hadir bersama 13 perwakilan Pemerintah Kota Anggota Apeksi Komwil IV yakni Wali Kota Kupang sebagai tuan rumah, Wali Kota Kediri, Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekda Kota Probolinggo, Sekda Kota Denpasar, Sekda Kota Pasuruan serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Madiun.
Dengan mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19″.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2022 yang dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Samuel Halundaka, S.IP., M.Si.,.
Wali Kota Kupang yang juga selaku Ketua Apeksi Komisariat Wilayah IV, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., menyampaikan bahwa Raker Komwil ini memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan masyarakat Kota Kupang, hal itu terlihat dari sektor pariwisata dan perdagangan.
“Kita ketahui bersama, pandemi covid-19 belum berakhir dan semua pemerintah daerah saat ini terus mengerahkan segala daya upaya guna menemukan solusi demi pemulihan ekonomi, untuk itu besar harapan melalui raker ini dapat merekomendasikan solusi terbaik bagi pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang tentunya berdampak bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” ungkap Wali Kota.
Sementara itu, Sambutan Gubernur NTT yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT yakni ada beberapa hal yang diharapkan melalui kegiatan tersebut:
Pertama, persoalan publik yang dihadapi pemerintah kota sedemikian kompleks. Beberapa diantaranya yang terus berulang yakni, soal air bersih dan listrik, sampah, pencemaran dan konversi lahan serta persoalan tata ruang.
Kedua, soal perlunya kerjasama antara pemerintah kota tentang pengembangan pariwisata. Pola ini setidaknya membuat wisatawan memiliki banyak alternatif kunjungan dan dengan sendirinya wisatawan tinggal lebih lama di wilayah Indonesia.
Dan ketiga, anggota APEKSI seyogyanya mempertimbangkan berbagai hal tentang kemungkinan pengembangan kerjasama ekonomi, dengan memperhatikan data potensi setiap kota yang ada untuk keuntungan bersama.
Setiap kota memiliki keunggulan komparatif masing-masing, yang dapat dikolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi bersama. (RED)
