LAWATANEWS Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov NTB mennggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin) tingkat provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur, Selasa, 25 Mei 2021. Rakorwasin BPKP NTB tahun 2021 dengan tema “Mengawal Tujuan Pembangunan Daerah melalui Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati / Walikota, serta Inspektur Daerah di wilayah provinsi NTB. Kegiatan koordinasi dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
Rakorwasin BPKP NTB dimulai pukul 09.00 WITA dengan persyaratan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, Ak., MBA Acara dengan pembukaan secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
Wagub mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama antara BPKP dengan APIP daerah di wilayah Provinsi NTB dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Meskipun di masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi NTB masih minus, namun Wagub optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor ekonomi lain yang bisa dikembangkan di samping sektor pariwisata. Wagub berharap sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota, serta BPKP dapat tetap terjalin.
Setelah dibuka Wagub, kegiatan koordinasi bangun dengan panel diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain Sekda NTB, Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Perwakilan BPKP NTB. Panel Diskusi dipandu oleh Inspektur Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi., M.Si. yang bertindak sebagai moderator.
WALIKOTA BIMA Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wagub ntb kami di Pemkot bima juga sering berdiskusi dengan BPKP NTB dalam hal laporan dan temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga kita menjadi sangat terbantu dalam penyajian laporan yang “, ucapnya.
KOTA BIMA telah beberap kali meraih predikat WTP dari BPK RI, dan di Tahun 2021 ini, kita juga berupaya untuk mempertahankan predikat WTP ini.
“Dengan peningkatan kinerja keuangan kita, maka akan menjadi hal yang akan melaporkan bagi Kota Bima, sehingga transparansi keuangan yang kita sajikan juga akan diterima oleh masyarakat. (DK)
